INFO

Proyek PGN Merugikan Masyarakat Desa Muara Bakti.


babelankotakita.com-Sejumlah warga Kampung Hutan RT.11/06 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mengeluhkan kondisi rumahnya yang retak-retak akibat getaran dampak pengerjaan penanaman pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN). Mereka mengaku sempat mengeluhkan persoalan tersebut kepada pihak Perusahaan Gas Negara (PGN) namun diduga belum ada tanggapan serius.

Menurut Masria, warga Kampung Hutan RT.11/06 Desa Muara Bakti, menjelaskan, sampai sekarang rumahnya juga belum mendapat ganti rugi, termasuk rumah warga lainnya. Padahal, rumah yang ditempatinya sudah sangat memprihatinkan dengan kondisi retak di mana-mana akibat pemasangan pipa gas yang menggunakan alat berat (escavator) berbobot 15 sampai 25 ton.

“Kami sangat khawatir bila suatu saat nanti rumah kami bisa rubuh dengan tiba-tiba, apa harus memakan korban dulu baru Pemerintah turun tangan,” jelasnya.

Penanaman pipa gas, kata Masria, di tengah pemukiman padat tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada jalan, bising, ngebul, rawan kecelakaan pada pengendara dan lingkungan yang ada serta kedepannya akan menimbulkan permasalahan lain, yaitu rawan terjadi ledakan dikarenakan tekanan yang sangat tinggi dalam pipa gas. Bila ada kebocoran gas bisa dipastikan akan terjadi kebakaran yang sangat dahsyat.

“Penanaman pipa gas oleh PGN itu terkesan dipaksakan tanpa ada proses sosialisasi yang sesuai kepada masyarakat dan memperhatikan lingkungan hidup yang ada,” bebernya.

Sementara, salah satu Tokoh Pemuda, Irul (35) kepada potretbekasi.com mengatakan, ini sudah menyalahi tata cara pelaksanaan sesuai SK Menteri Pertambangan dan Energi No 300.K/38/M.PE/1997. Yang tertuang dalam Bab II pasal 8 (1) Pengusaha wajib menyediakan tanah untuk tempat digelarnya pipa penyalur dan ruang untuk hak lintas (Raight Of Way) serta memenuhi jarak minimum. (2) Penyediaan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengusaha dengan cara membeli, membebaskan, menyewa atau mendapatkan izin dari Instansi Pemerintah Badan Hukum Dan Perorangan.

“Jangan masyarakat dibuat menderita dan dikorbankan hanya untuk kepentingan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab,” cetusnya. (Her)


Tidak ada komentar